Currently Empty: Rp0
HR Analytics
KRIS BPJS 2026: Menyusun Ulang Strategi Benefit Kesehatan Perusahaan

Transformasi kelas rawat inap BPJS menuju Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) resmi dimulai setelah pemerintah menetapkan perubahan mekanisme layanan JKN sebagaimana diberitakan dalam kebijakan baru KRIS BPJS Kesehatan yang berlaku 2025. Bagi perusahaan, penyetaraan kelas ini bukan sekadar isu kepatuhan, tetapi sinyal kuat untuk meninjau ulang desain benefit kesehatan, terutama terkait harmonisasi antara jaminan sosial dan fasilitas tambahan perusahaan lewat penyesuaian benefit kesehatan kris.
Kajian akademik mengenai kesiapan fasilitas kesehatan dan dampak implementasi KRIS, seperti yang diulas dalam literature review tentang kesiapan rumah sakit menjalankan KRIS JKN, menegaskan bahwa perubahan standar layanan selalu membawa konsekuensi tata kelola dan pembiayaan. Jika rumah sakit wajib berbenah, maka organisasi pemberi kerja juga perlu merapikan struktur benefit agar tetap kompetitif, berkeadilan, dan sustain. Tema ini penting diangkat karena HR dan manajemen tidak bisa lagi memandang benefit kesehatan sebagai cost center semata.
1. Memahami KRIS dan Konsekuensinya bagi Korporasi
Regulasi KRIS menggeser cara perusahaan memaknai benefit kesehatan, dari sekadar membedakan kelas perawatan menjadi menjamin standar minimum yang merata bagi seluruh karyawan. Perubahan ini berdampak langsung pada desain kebijakan benefit, terutama bagi perusahaan yang selama ini memberikan tambahan manfaat di atas JKN. Banyak organisasi mulai berkonsultasi dengan mitra layanan konsultan manajemen untuk memetakan ulang portofolio benefit agar tetap kompetitif sekaligus selaras dengan regulasi.
Landscape regulasi KRIS dan ruang gerak perusahaan
“Benefit kesehatan yang sehat bukan hanya soal plafon, tetapi juga rasa aman karyawan saat risiko datang tanpa diundang.”
Perpres Nomor 59 Tahun 2024 menegaskan 12 kriteria minimal fasilitas KRIS, mulai dari jumlah tempat tidur, jarak antartempat tidur, ventilasi, hingga ketersediaan kamar mandi di dalam ruang perawatan. Standar ini mempengaruhi persepsi karyawan atas “kelas layanan” meski skema kelas 1, 2, dan 3 dihapus. Perusahaan perlu memahami landscape ini agar diskusi dengan serikat pekerja, broker asuransi, dan manajemen puncak tetap berbasis fakta, bukan asumsi.
Dari kelas ke standar: dampak psikologis bagi karyawan
Migrasi dari pembagian kelas menjadi standar universal berpotensi memunculkan kekhawatiran: apakah kenyamanan berkurang, apakah hak karyawan menurun, dan bagaimana nasib paket benefit eksisting. Tanpa komunikasi yang jelas, perubahan sistem dapat memunculkan resistensi dan rumor di kanal internal. Karena itu, narasi perusahaan perlu menekankan bahwa standar layanan justru meningkat, sementara opsi top-up benefit tetap dapat diatur sesuai segmen karyawan.
Menyelaraskan KRIS dengan total rewards strategy
Total rewards modern mencakup gaji, benefit, well-being, dan pengalaman kerja. KRIS menjadi salah satu fondasi di pilar benefit kesehatan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan fleksibilitas desain benefit perusahaan. HR dan manajemen perlu mengintegrasikan KRIS ke dalam strategi kompensasi menyeluruh, termasuk opsi co-insurance, rider tambahan asuransi, serta program kesehatan preventif seperti medical check-up, mental health support, dan disease management program.
2. Memetakan Risiko Biaya dan Data Penggunaan Layanan
Struktur biaya kesehatan perusahaan akan berubah seiring penyesuaian tarif dan standar layanan KRIS. Tanpa data yang akurat, organisasi mudah terjebak underbudgeting atau overbudgeting. Momentum ini sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi analitik HR agar keputusan benefit tidak hanya berbasis impresi, tetapi pada pola pemanfaatan layanan dan tren klaim yang terukur menggunakan HR analytics.
Mengumpulkan data historis klaim dan utilisasi
Langkah awal yang krusial adalah mengumpulkan data 2–3 tahun terakhir: frekuensi rawat inap, jenis diagnosa dominan, rata-rata lama perawatan, dan biaya per kasus. Data dapat bersumber dari BPJS, asuransi tambahan, serta laporan internal. Dengan cara ini, perusahaan bisa mengidentifikasi area berbiaya tinggi, segmen karyawan paling rentan, dan potensi moral hazard dalam pemanfaatan benefit.
Menggunakan analitik untuk skenario biaya pasca-KRIS
Model skenario diperlukan untuk memproyeksikan dampak KRIS terhadap cost per stay, terutama jika standar fasilitas meningkat namun kapasitas kamar berkurang. Pendekatan skenario dapat memadukan perkiraan tarif baru, perubahan pola rujukan, dan pergeseran preferensi rumah sakit mitra. Hasilnya membantu manajemen menegosiasikan ulang kontrak asuransi, menyesuaikan plafon, atau mengatur kembali sharing cost dengan karyawan.
Menghubungkan data kesehatan dengan produktivitas
Analisis benefit kesehatan sebaiknya tidak berhenti pada angka klaim. Hubungan antara absensi, tingkat turnover, dan produktivitas tim perlu ikut diperhatikan. Misalnya, tingginya angka rawat inap pada kelompok tertentu bisa menjadi indikasi lingkungan kerja yang kurang ergonomis atau beban kerja yang berlebihan. Insight ini membantu menyusun intervensi yang lebih strategis dibanding sekadar menaikkan plafon benefit.
Mengantisipasi shifting ke layanan non-rawat inap
Penyetaraan fasilitas rawat inap berpotensi mendorong sebagian karyawan lebih memilih layanan rawat jalan, telemedicine, atau second opinion sebelum memutuskan dirawat. Kebijakan benefit harus mengakomodasi perubahan pola ini melalui dukungan digital health platform, edukasi pemanfaatan layanan primer, serta program promotif preventif yang lebih agresif.
3. Peran HR dan Line Manager dalam Komunikasi Perubahan
Transisi kebijakan kesehatan sensitif bagi karyawan. Cara HR dan line manager mengelola narasi perubahan akan menentukan tingkat penerimaan di lapangan. Komunikasi yang kuat membutuhkan kombinasi empati, kejelasan, dan konsistensi, sekaligus didukung program penguatan leadership development agar pimpinan lini siap menjawab kekhawatiran tim.
Menyusun pesan utama yang jujur dan mudah dipahami
Pesan kunci perlu menjawab tiga hal: apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa manfaatnya bagi karyawan. Penjelasan harus menghindari jargon teknis yang berlebihan, namun tetap menyebut dasar regulasi dan pertimbangan bisnis. Transparansi mengenai keterbatasan dan area yang masih dikaji justru meningkatkan trust.
Membekali manajer sebagai frontliner komunikasi
Line manager adalah pihak yang paling sering ditanya oleh tim terkait perubahan benefit. Agar tidak terjadi misinformasi, perusahaan perlu menyiapkan toolkit: FAQ, slide penjelasan, skenario tanya jawab, dan contoh percakapan. Sesi town hall, leader huddle, atau microlearning bisa dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi.
Menggunakan berbagai kanal dan format komunikasi
Karyawan kini terbiasa dengan informasi yang cepat dan multikanal. Pengumuman resmi perlu dilengkapi dengan video singkat, infografik, dan Q&A interaktif melalui platform internal. Strategi omnichannel internal communication membantu memastikan pesan tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diingat.
4. Mendesain Benefit Tambahan di Atas KRIS
Standar KRIS menjadi baseline, namun banyak perusahaan tetap ingin memberikan keunggulan kompetitif melalui benefit tambahan. Tantangannya adalah merancang paket yang relevan, terjangkau, dan selaras dengan strategi employer branding, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepatuhan.
Menentukan filosofi benefit dan segmentation
Filosofi benefit yang jelas akan memandu keputusan: apakah fokus utama pada perlindungan risiko besar, peningkatan kesejahteraan sehari-hari, atau kombinasi keduanya. Segmentasi berdasarkan level jabatan, kebutuhan keluarga, atau critical skill group dapat dilakukan sepanjang komunikasinya transparan dan memiliki dasar yang objektif.
Menjelaskan posisi asuransi tambahan dan self-insured scheme
Banyak organisasi memanfaatkan asuransi tambahan di atas JKN untuk memberikan akses kamar lebih privat, jaringan rumah sakit lebih luas, atau manfaat rawat jalan yang lebih tinggi. Alternatif lain adalah skema self-insured dengan batasan tertentu. Keduanya perlu dianalisis terkait cash flow, kesiapan administrasi, dan appetite risiko perusahaan.
Mengintegrasikan program kesehatan preventif
Benefit kesehatan yang modern tidak hanya fokus pada kuratif, tetapi juga preventif. Program seperti screening berkala, konseling nutrisi, mental health support, dan ergonomics assessment dapat menurunkan frekuensi klaim jangka panjang. Integrasi dengan inisiatif well-being dan employee experience akan memperkuat nilai tambah bagi karyawan.
Menyusun governance dan policy yang jelas
Dokumentasi kebijakan benefit harus diperbarui seiring penyesuaian terhadap KRIS. Hal ini mencakup definisi hak dan batasan, alur klaim, pengecualian, hingga mekanisme review tahunan. Governance yang kuat mengurangi area abu-abu yang sering memicu dispute antara karyawan, HR, dan provider.
5. Tanya Jawab Penyesuaian Benefit Kesehatan KRIS
Banyak HR dan pimpinan perusahaan membutuhkan panduan praktis dalam mengelola penyesuaian benefit seiring implementasi KRIS. Pendekatan yang terstruktur, misalnya menggunakan kerangka 5G method untuk menetapkan goal, governance, guideline, growth, dan guardrail, membantu memperjelas langkah dan akuntabilitas internal.
Isu-isu yang paling sering ditanyakan manajemen
Direksi umumnya menanyakan bagaimana dampak KRIS terhadap budget, apa risiko ketidakpuasan karyawan, serta seberapa jauh perusahaan perlu menambah benefit di atas standar. HR juga sering diminta mensimulasikan beberapa skenario sekaligus, mulai dari opsi minim konservatif hingga paket benefit yang lebih agresif untuk menarik talenta kritikal.
FAQ seputar KRIS dan kebijakan benefit perusahaan
Apakah perusahaan wajib mengubah seluruh skema benefit saat KRIS berlaku?
Penyesuaian diperlukan terutama pada bagian yang merujuk langsung ke kelas 1, 2, dan 3, namun struktur benefit di atas JKN tetap dapat dikustomisasi.
Bagaimana cara memastikan penyesuaian benefit kesehatan kris tidak menaikkan biaya secara drastis?
Gunakan skenario biaya, lakukan negosiasi ulang dengan provider, dan fokuskan tambahan benefit pada risiko terbesar.
Perlukah menyusun ulang PKB atau perjanjian kerja?
Jika detail kelas perawatan dan limit manfaat disebut eksplisit, pembaruan dokumen akan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
Bagaimana melibatkan serikat pekerja dalam proses ini?
Libatkan sejak awal melalui forum bipartit, sajikan data, dan bangun pemahaman bahwa tujuan utama adalah menjaga keberlanjutan program.
Apa indikator keberhasilan penyesuaian kebijakan benefit setelah KRIS?
Beberapa indikator kunci: tingkat pemahaman karyawan, stabilitas biaya, penurunan komplain, dan persepsi keadilan dalam survei internal.
Menutup gap pemahaman antara HR, keuangan, dan karyawan
Perbedaan sudut pandang antara fungsi HR, keuangan, dan karyawan tidak bisa dihindari. HR berperan sebagai penerjemah yang menghubungkan perspektif people dan finance, sambil memastikan experience karyawan tetap terjaga. Mekanisme dialog rutin dan pelaporan berkala menjadi kunci agar keputusan benefit selalu dipahami sebagai keputusan bisnis yang kolektif.
6. Benchmark dan Tabel Perbandingan: Sebelum dan Sesudah KRIS
Keputusan strategis menjadi lebih solid ketika didukung benchmark yang jelas. Menggunakan tabel perbandingan membantu manajemen melihat implikasi kebijakan secara visual, mulai dari aspek biaya, pengalaman karyawan, hingga risiko jangka panjang.
Komponen utama yang perlu dibandingkan
Beberapa komponen penting: tipe kamar rawat inap, limit tahunan, cakupan keluarga, jaringan rumah sakit, serta dukungan layanan digital. Selain itu, perlu dilihat juga apakah perusahaan menanggung full premi atau berbagi dengan karyawan, dan bagaimana mekanisme peninjauan berkala dilakukan.
Contoh matriks desain benefit
Matriks dapat memisahkan komponen yang di-cover JKN dengan komponen tambahan perusahaan: rawat inap di atas standar KRIS, rawat jalan spesialis, maternity, dan benefit non-medis seperti employee assistance program. Penyusunan matriks ini memudahkan proses review ketika regulasi atau tarif berubah.
Tabel perbandingan skema sebelum dan sesudah KRIS
| Aspek | Sebelum KRIS (Kelas 1/2/3) | Setelah KRIS (Standar) |
|---|---|---|
| Basis penentuan kamar | Kelas kepesertaan BPJS | Standar KRIS, maksimum 4 bed per kamar |
| Persepsi keadilan | Berbeda antar kelas | Lebih merata, standar minimum seragam |
| Kompleksitas komunikasi | Tinggi, banyak skenario kelas | Lebih sederhana, fokus pada standar layanan |
| Ruang desain benefit perusahaan | Terfragmentasi per kelas | Terpusat pada top-up di atas standar KRIS |
Menggunakan insight perbandingan untuk pengambilan keputusan
Hasil perbandingan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dengan direksi, serikat pekerja, maupun broker asuransi. Fokusnya bukan sekadar memilih opsi termurah, tetapi kombinasi optimal antara cost containment, daya saing employer branding, dan keberlanjutan program. Pendekatan berbasis data akan mengurangi keputusan reaktif yang hanya menutup masalah jangka pendek.
7. Menjadikan KRIS sebagai Momentum Perbaikan Berkelanjutan
Perubahan regulasi kesehatan nasional sebenarnya memberi peluang bagi perusahaan untuk meng-upgrade cara pandang terhadap benefit. Alih-alih sekadar menyesuaikan istilah kelas menjadi standar, organisasi dapat memanfaatkan momen ini untuk merapikan policy, menguatkan governance, dan membangun siklus perbaikan berkelanjutan menggunakan pendekatan seperti training PDCA.
Beberapa langkah praktis yang dapat diambil antara lain: memetakan baseline benefit saat ini, mengidentifikasi gap terhadap standar KRIS dan praktik pasar, menyusun skenario penyesuaian, menguji coba di unit atau kelompok tertentu, lalu mengukur dampaknya sebelum melakukan scale up. Pendekatan iteratif ini menjaga perusahaan tetap lincah menghadapi perubahan regulasi kesehatan ke depan.
Better & Co. adalah perusahaan konsultan manajemen yang siap membersamai organisasi menciptakan dampak bisnis yang signifikan dan berkelanjutan, membawa perusahaan melampaui batasnya melalui solusi inovatif, dapat ditindaklanjuti, dan terukur yang dibangun lewat proses kreasi bersama berbasis data. Kami senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan agar menjadi yang terbaik dalam mendampingi pengambilan keputusan strategis, termasuk penyesuaian benefit kesehatan kris. Selain layanan konsultasi, kami juga menyediakan template-template HRD yang memudahkan praktisi SDM bekerja lebih efektif dengan biaya yang sangat terjangkau; templates ini bisa dibeli dan didownload di:templatehrd. Untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik perusahaan terkait KRIS dan desain benefit, silakan menghubungi kami melalui halaman Contact Us atau tombol WhatsApp di bawah tulisan ini agar percakapan strategis dapat segera dimulai.




